SeputarTambaan, Pasuruan — Kabar menggembirakan datang bagi warga Kota Pasuruan. Pemerintah setempat memastikan layanan rawat inap kelas III dapat diakses secara gratis hanya dengan menunjukkan KTP melalui program “Pelangi”. Kebijakan ini menjadi langkah progresif dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menegaskan, layanan tersebut tetap mengharuskan masyarakat mengaktifkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), termasuk bagi peserta yang masih memiliki tunggakan iuran. Bahkan, kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya nonaktif kini dapat diaktifkan kembali melalui mekanisme dalam program tersebut.

 

Informasi ini mengemuka dalam lokakarya mini lintas sektor yang digelar pada Selasa (31/3/2026) di Aula Kecamatan Panggungrejo. Kegiatan ini dibuka oleh Kasi Kelembagaan Kecamatan Panggungrejo, Rahmah, yang mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang menyampaikan berbagai persoalan di lapangan.

 

“Harapannya, jika ada keluh kesah maupun kendala di masyarakat, bisa langsung disampaikan dalam forum ini agar segera dicarikan solusi,” ujar Rahmah.

 

Dukungan juga datang dari jajaran aparat keamanan. Kapolsek Purworejo, I Made Patera Negara, SH, MH, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh program yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

“Kami mendukung kegiatan yang jelas, tercatat, terlihat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

 

Sementara itu, perwakilan Koramil mengimbau agar seluruh pihak tidak hanya berhenti pada forum, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

 

Dalam kesempatan tersebut, juru bicara dari Puskesmas Kandangsapi, dr. Rahmat Sakur, menegaskan bahwa program “Pelangi” juga menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini terkendala status kepesertaan BPJS. Menurut dia, skema ini memungkinkan peserta nonaktif kembali mendapatkan akses layanan kesehatan.

 

Selain itu, isu kesehatan lain yang turut menjadi sorotan adalah meningkatnya kasus campak di berbagai daerah. Pemerintah daerah menilai kondisi ini sebagai peringatan serius yang membutuhkan respons cepat dan terukur.

 

Perwakilan Dinas Kesehatan, Sukarno Budi Nur Cahyo, menegaskan bahwa upaya pencegahan campak hanya dapat dilakukan secara efektif melalui imunisasi. Program imunisasi massal pun akan digencarkan sepanjang April 2026, dengan sasaran utama balita usia 9 hingga 59 bulan.

 

“Pencegahan campak hanya bisa dilakukan melalui imunisasi, dan ini akan kami laksanakan secara masif pada bulan April,” ujarnya.

 

Tak hanya itu, Dinas Kesehatan juga akan menggelar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Pasuruan mulai 6 hingga 30 April 2026. Targetnya, pelaksanaan program ini dapat mencapai 100 persen dalam kurun waktu tersebut.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan, program CKG akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan. Sebelumnya, pada tahun pertama, program ini berhasil mendorong peningkatan kuantitas layanan hingga mengantarkan Kota Pasuruan sebagai salah satu daerah dengan capaian CKG terbaik di Jawa Timur.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Pemerintah Kota Pasuruan menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif, cepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

(Chas)